Kebijakan BYOD, yang biasanya dibuat oleh chief information officer (CIO) dan pembuat keputusan TI tingkat tinggi lainnya, menetapkan ketentuan di mana perangkat milik karyawan dapat digunakan di tempat kerja. Kebijakan ini juga menetapkan kebijakan keamanan yang harus diperhatikan pengguna akhir saat menggunakannya.
Meskipun kebijakan BYOD secara spesifik berbeda-beda, tergantung pada tujuan strategi BYOD organisasi, sebagian besar kebijakan perangkat menetapkan beberapa variasi dari elemen ini:
Penggunaan yang dapat diterima: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan bagaimana dan kapan karyawan dapat menggunakan perangkat pribadi untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai contoh, panduan penggunaan yang dapat diterima dapat mencakup informasi mengenai cara terhubung dengan aman ke sumber daya perusahaan melalui jaringan pribadi virtual (VPN) dan daftar aplikasi terkait pekerjaan yang disetujui.
Kebijakan penggunaan yang dapat diterima sering kali menetapkan bagaimana data sensitif perusahaan harus ditangani, disimpan, dan dikirim menggunakan perangkat milik karyawan. Jika relevan, kebijakan BYOD juga dapat mencakup kebijakan keamanan dan penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), Sarbanes-OxleyAct, dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).
Perangkat yang diizinkan: Kebijakan BYOD dapat menguraikan jenis perangkat pribadi yang dapat digunakan oleh karyawan untuk tujuan kerja dan spesifikasi perangkat yang relevan, seperti versi sistem operasi minimum.
Langkah-langkah keamanan: Kebijakan BYOD biasanya menetapkan standar keamanan untuk perangkat karyawan. Langkah-langkah ini dapat mencakup persyaratan kata sandi minimum dan kebijakan autentikasi dua faktor, protokol untuk mencadangkan informasi sensitif, dan prosedur yang harus diikuti ketika perangkat hilang atau dicuri. Langkah-langkah keamanan juga dapat menetapkan perangkat lunak keamanan yang harus dipasang oleh karyawan pada perangkat mereka, seperti alat manajemen perangkat mobile (MDM) atau manajemen aplikasi mobile (MAM). Solusi keamanan BYOD ini akan dibahas secara lebih terperinci di bagian lain.
Privasi dan izin: Kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh departemen TI untuk menghormati privasi karyawan di perangkat mereka, termasuk bagaimana organisasi akan memisahkan data pribadi karyawan dan data perusahaan. Kebijakan ini juga dapat memerinci izin khusus yang dibutuhkan departemen TI pada perangkat karyawan, termasuk perangkat lunak tertentu yang mungkin perlu diinstal dan aplikasi yang mungkin perlu dikontrol.
Penggantian biaya: Jika perusahaan mengganti biaya karyawan yang menggunakan perangkat pribadi mereka, misalnya memberikan uang saku untuk pembelian perangkat atau memberikan subsidi berupa paket internet atau data mobile, sebuah kebijakan BYOD menguraikan cara penggantian biaya. Kebijakan ini juga akan menentukan jumlah yang dapat diterima karyawan.
Dukungan TI: Kebijakan BYOD dapat menentukan sejauh mana departemen TI perusahaan akan (atau tidak akan) dapat membantu karyawan memecahkan masalah perangkat pribadi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
Berhenti bekerja: Terakhir, kebijakan BYOD biasanya menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti jika seorang karyawan meninggalkan perusahaan atau membatalkan pendaftaran perangkat mereka dari program BYOD. Prosedur keluar ini sering kali mencakup rencana untuk menghapus data perusahaan yang sensitif dari perangkat, mencabut akses perangkat ke sumber daya jaringan, dan menonaktifkan akun pengguna atau perangkat.