Apa itu privasi data?

Bisnis secara rutin mengumpulkan data pengguna, seperti alamat email, biometrik, dan nomor kartu kredit. Untuk organisasi dalam ekonomi data ini, mendukung privasi data berarti mengambil langkah-langkah seperti mendapatkan persetujuan pengguna sebelum memproses data, melindungi data dari penyalahgunaan, dan memungkinkan pengguna untuk mengelola data mereka secara aktif.

Banyak organisasi memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hak privasi data berdasarkan undang-undang seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Bahkan dengan tidak adanya undang-undang privasi data formal, perusahaan dapat mengambil manfaat dari mengadopsi langkah-langkah privasi. Praktik dan alat yang sama yang melindungi privasi pengguna dapat melindungi data sensitif dan sistem dari peretas jahat.

Privasi data dan keamanan data adalah disiplin ilmu yang berbeda namun saling terkait. Keduanya merupakan komponen inti dari strategi tata kelola data perusahaan yang lebih luas.

Privasi data berfokus pada hak-hak perorangan atas subjek data, yaitu pengguna yang memiliki data. Bagi organisasi, praktik privasi data mencakup penerapan kebijakan dan proses yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol data mereka sesuai dengan peraturan privasi data yang relevan.

Keamanan data berfokus pada melindungi data dari akses dan penyalahgunaan yang tidak sah. Untuk organisasi, praktik keamanan data sebagian besar adalah masalah penerapan kontrol untuk mencegah perusakan data oleh peretas dan ancaman orang dalam.

Keamanan data memperkuat privasi data dengan memastikan bahwa data pribadi hanya dapat diakses oleh orang yang tepat dan untuk alasan yang tepat. Privasi data memperkuat keamanan data dengan menetapkan "orang yang tepat" dan "alasan yang tepat" untuk setiap kumpulan data.

Di banyak organisasi, privasi data diawasi oleh tim interdisipliner dengan perwakilan dari departemen hukum, kepatuhan, TI, dan keamanan siber. Tim ini menyusun kebijakan manajemen data yang mengatur bagaimana organisasi mereka mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi sehubungan dengan hak privasi pengguna. Mereka juga merancang proses bagi pengguna untuk menggunakan hak mereka dan menerapkan kontrol teknis untuk mengamankan data.

Organisasi dapat menggunakan berbagai kerangka kerja privasi data untuk memandu kebijakan data mereka, termasuk Kerangka Kerja Privasi NIST¹ dan Prinsip-prinsip Praktik Informasi yang Adil.² Selain itu, strategi tata kelola data organisasi mana pun sangat bergantung pada undang-undang privasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan, jika ada.

Meskipun demikian, ada beberapa prinsip privasi data umum yang muncul di sebagian besar kerangka kerja dan peraturan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan, proses, dan kontrol privasi data di banyak organisasi.

Saat ini, rata-rata organisasi mengumpulkan sejumlah besar data konsumen. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan privasi data ini. Tanggung jawab ini bukan semata didasari oleh iktikad baik, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, postur keamanan, dan keunggulan kompetitif.

Institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa³ mengakui privasi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dan banyak negara telah mengadopsi peraturan privasi yang mengabadikan hak ini dalam undang-undang. Sebagian besar peraturan ini disertai dengan hukuman yang berat bagi yang tidak patuh.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dianggap sebagai salah satu undang-undang privasi data paling komprehensif di dunia. GDPR menetapkan aturan ketat yang harus dipatuhi oleh perusahaan mana pun, baik di dalam maupun di luar Eropa, saat memproses data penduduk UE. Pelanggar dapat dijatuhi denda hingga 20 juta EUR atau 4% dari pendapatan global perusahaan.

Negara-negara di luar Uni Eropa memiliki persyaratan peraturan yang serupa, termasuk GDPR di Inggris Raya, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi dan Dokumen Elektronik (PIPEDA) di Kanada, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Digital di India.

Meskipun tidak ada undang-undang perlindungan data federal yang menyeluruh seperti GDPR, di AS terdapat beberapa perundangan dengan target yang lebih khusus. Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak (COPPA) menetapkan aturan terkait pengumpulan dan pemrosesan data pribadi anak di bawah usia 13 tahun. Selain itu, Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) mengatur cara organisasi layanan kesehatan dan entitas terkait menangani informasi kesehatan pribadi.

Denda berdasarkan undang-undang ini bisa sangat besar. Pada tahun 2022, misalnya, Epic Games didenda dengan jumlah rekor sebesar 275 juta dolar AS karena pelanggaran COPPA.⁴

AS juga memiliki peraturan privasi tingkat negara bagian seperti California Consumer Privacy Act (CCPA), yang memberikan konsumen di California kontrol lebih besar atas bagaimana dan kapan data mereka diproses. Meskipun CCPA mungkin merupakan undang-undang privasi negara bagian yang paling terkenal, undang-undang ini telah mengilhami undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen Virginia (VCDPA) dan Undang-Undang Privasi Colorado (CPA).

Organisasi saat ini mengumpulkan banyak informasi identifikasi pribadi (PII), seperti nomor jaminan sosial pengguna dan detail perbankan. Data ini merupakan target bagi para peretas, yang dapat menggunakannya untuk melakukan pencurian identitas, mencuri uang, atau menjualnya di dark web.

Selain itu, perusahaan memiliki data sensitif milik mereka sendiri yang mungkin diincar oleh peretas, seperti kekayaan intelektual atau data keuangan.

Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 IBM, rata-rata pelanggaran merugikan perusahaan sebesar USD 4,44 juta. Banyak faktor yang berkontribusi pada label harga ini, termasuk kehilangan bisnis karena waktu henti sistem dan biaya untuk mendeteksi dan memulihkan pelanggaran.

Banyak alat yang sama yang mendukung privasi data juga dapat mengurangi ancaman pelanggaran dan memperkuat postur keamanan siber secara keseluruhan. Sebagai contoh, solusi IAM yang mencegah akses yang tidak sah dapat membantu menghentikan peretas sekaligus menegakkan kebijakan privasi. Alat keamanan data sering kali dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menandakan serangan siber yang sedang berlangsung, sehingga memungkinkan tim respons insiden bertindak lebih cepat.

Demikian pula, karyawan dan konsumen dapat mempertahankan diri dari beberapa serangan rekayasa sosial yang paling merusak dengan mengadopsi praktik terbaik privasi data. Penipu sering menjelajahi aplikasi media sosial untuk menemukan data pribadi yang dapat mereka gunakan untuk membuat penyusupan email bisnis (BEC) dan taktik phishing tombak yang meyakinkan. Dengan membagikan lebih sedikit informasi dan mengunci akun mereka, pengguna dapat menghalau para penipu dari satu sumber amunisi yang ampuh.

Menghormati hak privasi pengguna terkadang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi.

Konsumen dapat kehilangan kepercayaan pada bisnis yang tidak melindungi data pribadi mereka secara memadai. Sebagai contoh, reputasi Facebook mengalami penurunan yang signifikan setelah skandal Cambridge Analytica.⁵ Konsumen sering kali tidak mau berbagi data berharga mereka dengan bisnis yang telah gagal dalam hal privasi pada masa lalu.

Sebaliknya, bisnis dengan reputasi melindungi privasi data mungkin lebih mudah memperoleh dan memanfaatkan data pengguna.

Selain itu, dalam ekonomi global yang saling terhubung, data sering kali mengalir di antara organisasi. Perusahaan dapat mengirimkan data pribadi yang dikumpulkannya ke basis data cloud untuk disimpan atau ke perusahaan konsultan untuk diproses. Mengadopsi prinsip dan praktik privasi data dapat membantu organisasi melindungi data pengguna dari penyalahgunaan, bahkan ketika data tersebut dibagikan dengan pihak ketiga. Berdasarkan beberapa peraturan, seperti GDPR, organisasi bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan vendor dan penyedia layanan mereka menjaga keamanan data.

Terakhir, teknologi kecerdasan buatan generatif baru dapat menimbulkan tantangan privasi data yang signifikan. Setiap data sensitif yang dimasukkan ke AI ini dapat menjadi bagian dari data pelatihan alat dan organisasi mungkin tidak dapat mengontrol bagaimana data itu digunakan. Misalnya, insinyur di Samsung secara tidak sengaja membocorkan kode sumber kepemilikan dengan memasukkan kode ke ChatGPT untuk mengoptimalkannya.⁶

Selain itu, jika organisasi tidak memiliki izin dari pengguna untuk menjalankan data mereka melalui AI generatif, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi berdasarkan peraturan tertentu.

Kebijakan dan kontrol privasi data formal dapat membantu organisasi mengadopsi alat bantu AI dan teknologi baru lainnya tanpa melanggar hukum, kehilangan kepercayaan pengguna, atau secara tidak sengaja membocorkan informasi sensitif.