Apa itu keadilan lingkungan?

Juga disebut sebagai “eco-justice,” keadilan lingkungan berfokus pada pencapaian kesetaraan lingkungan. Hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki keterlibatan yang berarti dalam kebijakan yang membentuk komunitas mereka dan perlakuan yang adil dalam proses pengambilan keputusan yang memastikan perlindungan lingkungan.

Ada tiga jenis atau prinsip keadilan lingkungan:

• Keadilan distributif: Penyebaran risiko dan manfaat lingkungan yang adil.
• Keadilan prosedural: Partisipasi yang adil dan bermakna dalam pengambilan keputusan.
• Keadilan pengakuan: Pengakuan atas penindasan dan perbedaan dalam komunitas keadilan lingkungan.

Ketidakadilan lingkungan adalah gagasan bahwa kerusakan lingkungan didistribusikan secara tidak adil dan dipengaruhi oleh pola rasisme dan ketidaksetaraan. Ketidakadilan lingkungan terjadi ketika masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang kurang terlayani terkena dampak dan terbebani oleh faktor-faktor seperti limbah beracun, ekstraksi sumber daya, dan penggunaan lahan lainnya yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Misalnya, sistem jalan raya antarnegara lebih mungkin melewati komunitas terpinggirkan.¹ Di lingkungan yang didominasi orang kulit putih dan kaya, ada lebih banyak investasi dalam infrastruktur, undang-undang lingkungan sering ditegakkan, dan pencemar lingkungan lebih mungkin dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin masyarakat di area ini juga terhubung dengan proses pengambilan keputusan dalam dewan zonasi atau dewan kota, yang dapat lebih melindungi kepentingan mereka.

Ketidakadilan lingkungan juga merupakan masalah kesehatan masyarakat. Penduduk yang tinggal di lingkungan yang terletak di dekat lokasi industri, stasiun pemindahan limbah, tempat pembuangan sampah, dan sumber polusi lainnya dapat mengalami paparan bahaya lingkungan yang menimbulkan dampak kesehatan yang serius.

Gerakan keadilan lingkungan terutama didorong oleh orang-orang kulit berwarna. Gerakan ini dapat ditelusuri kembali ke gerakan lingkungan Pribumi, yang merupakan perjuangan Masyarakat Adat untuk mendapatkan kedaulatan dan hak atas tanah selama lebih dari 500 tahun penjajahan.

Gerakan keadilan lingkungan modern dianggap telah dimulai di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan transformator di Raleigh, North Carolina mulai menyimpan limbah industri yang mengandung bifenil poliklorinasi (PCB) secara ilegal di sepanjang jalan pedesaan di lima belas wilayah North Carolina. Pada tahun 1982, pejabat negara bagian memilih Warren County, yang merupakan daerah pedesaan, miskin, dan mayoritas penduduknya orang kulit hitam, sebagai tempat penimbunan tanah yang terkontaminasi PCB dari lokasi pembuangan ilegal. Warga khawatir tentan bahan kimia di dalamnya meresap ke sumber air.

Keputusan itu mendapat perhatian internasional. Para pengunjuk rasa dari penduduk setempat bergabung dengan organisasi nasional, seperti National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Mars berbaris dan unjuk rasa tanpa kekerasan di jalan berlanjut selama enam minggu dan 500 orang ditangkap, yang menandai penangkapan pertama dalam sejarah di lokasi TPA. Meskipun protes tersebut pada akhirnya gagal menghentikan penggunaan TPA, peristiwa tersebut secara luas disebut sebagai tonggak utama pertama dalam gerakan keadilan lingkungan.

Gerakan ini dengan cepat berkembang di seluruh dunia. Khususnya, lonjakan ekspor bahan berbahaya ke negara-negara di belahan bumi selatan, yang dimulai pada tahun 1980-an, mendorong gerakan keadilan lingkungan internasional, yang berujung pada First National People of Color Environmental Leadership Summit diadakan di Washington, DC pada tahun 1991.

Dalam banyak hal, gerakan keadilan lingkungan lahir dari gerakan hak-hak sipil AS tahun 1960-an. Banyak organisasi dan pemimpin yang berpartisipasi dalam protes Warren County juga terlibat dalam gerakan hak-hak sipil. Sering kali, para pemimpin ini berafiliasi dengan gereja-gereja Afrika-Amerika, seperti Southern Christian Leadership Conference dan United Church of Christ.

Istilah rasisme lingkungan dicetuskan oleh pemimpin hak-hak sipil Dr. Benjamin F. Chavis Jr. Ia mendefinisikan frasa tersebut sebagai "pemilihan fasilitas limbah secara sengaja di komunitas yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang kulit berwarna dan berpenghasilan rendah serta pekerja migran".

Tumpang tindih antara kedua gerakan ini terjadi karena penduduk di lingkungan yang paling tercemar di Amerika, seperti kasus Warren County, secara statistik lebih cenderung merupakan orang kulit berwarna dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Daerah-daerah ini biasanya memiliki nilai properti yang lebih rendah karena sejarah "redlining", yaitu praktik penolakan pinjaman dan asuransi kepada komunitas kulit berwarna. Redlining menyebabkan lebih banyak komunitas kulit berwarna yang tinggal di daerah dengan risiko lingkungan yang lebih serius. Penduduknya juga menghadapi risiko kesehatan lebih besar, seperti tingkat asma, kanker, dan penyakit lainnya yang lebih tinggi.

Menanggapi protes Warren County, Commission for Racial Justice mempelajari penempatan fasilitas limbah berbahaya di AS, dan menemukan bahwa ras merupakan faktor terpenting dalam memprediksi penempatan lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, studi Government Accounting Office (GAO) tahun 1983 menunjukkan bahwa tiga perempat dari lokasi TPA limbah berbahaya di delapan negara bagian di kawasan tenggara Amerika Serikat berada di daerah yang sebagian besar berpendapatan rendah, yang dihuni oleh masyarakat kulit hitam dan keturunan Amerika Latin.²

Paparan bahaya lingkungan seperti polusi berbanding lurus dengan kemiskinan. Negara-negara miskin menanggung lebih banyak kerusakan lingkungan, sedangkan negara-negara berpenghasilan tinggi menghasilkan sebagian besar polusi.

Istilah "Global North" dan "Global South" mengategorikan dua wilayah di dunia dalam hal geografi dan kekuatan ekonomi. Negara-negara di Global North adalah Barat, biasanya negara-negara berpenghasilan tinggi, di utara khatulistiwa. Global South digunakan untuk mendefinisikan negara-negara berpenghasilan rendah yang berada di selatan garis khatulistiwa dan sering kali merupakan bekas jajahan negara-negara di Global North.

Seiring meningkatnya pencapaian negara-negara di Global North di bidang keberlanjutan, makin banyak peraturan yang membuat proses pembuangan limbah menjadi makin mahal. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan dan pemerintah mengekspor limbah mereka ke negara-negara di Global South, yang peraturannya tidak terlalu ketat, menyebabkan peningkatan beban lingkungan yang drastis di wilayah tersebut.

Perubahan iklim juga menciptakan situasi ketidakadilan lingkungan. Dampak perubahan iklim—seperti suhu ekstrem, peningkatan curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut—secara tidak adil memengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang tinggal di zona banjir, misalnya, biasanya tinggal di lingkungan yang kurang terlayani.

Hukum lingkungan melindungi lingkungan dengan mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk hidup. Kebijakan lingkungan modern bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia.

Undang-undang lingkungan mencakup undang-undang tentang polusi udara, kualitas air, pengelolaan limbah, pembersihan kontaminan, dan keamanan bahan kimia. Di tingkat global, perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mencakup berbagai masalah lingkungan. Protokol adalah perjanjian tambahan yang dibangun dari perjanjian utama, yang paling terkenal adalah Kyoto Protocol. Sebagai hasil dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ada hambatan biaya yang terkait dengan masalah keadilan lingkungan, karena prosesnya sering melibatkan litigasi. Biaya hukum, misalnya, merupakan tantangan bagi mereka yang berjuang melawan masalah keadilan lingkungan. Masyarakat minoritas, yang sudah terkena dampak secara tidak proporsional, seringkali tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menentang lokasi limbah berbahaya atau mengatasi kesenjangan lainnya.

Menurut Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas), terdapat 4.076 konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan lingkungan di seluruh dunia per April 2024.³ Berikut ini tiga contohnya:

Selama bertahun-tahun, ratusan organisasi akar rumput keadilan lingkungan dan kelompok penjangkauan masyarakat telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan inisiatif keadilan lingkungan dan membentuk strategi keadilan lingkungan. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian bagi masyarakat yang terpinggirkan dalam membuat keputusan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Di Amerika Serikat, Presiden Biden menandatangani Perintah Eksekutif 1400 pada minggu pertamanya di Gedung Putih, yang memulai agenda kebijakan keadilan lingkungan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh pemerintah federal: "Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad." Perintah tersebut dibangun di atas upaya dasar dari Executive Order 12898, "Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations", yang disahkan untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan lingkungan lembaga federal yang secara tidak proporsional akan mempengaruhi komunitas etnis minoritas dan kurang beruntung.

Secara global, gerakan keadilan lingkungan mengadvokasi agar masalah kesehatan lingkungan ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2022 di New York City, Majelis Umum PBB ke-76 mengadopsi resolusi untuk mengakui "hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan", tetapi hak atas lingkungan yang sehat belum ditambahkan ke dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB.⁴