Ai dalam sektor pemerintahan

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sektor pemerintahan merujuk pada implementasi AI dalam urusan pemerintah dan aturan serta peraturan yang dibuat oleh badan perundangan untuk membuat undang-undang bagaimana perusahaan swasta dan individu menggunakannya.

Seperti teknologi canggih lainnya, AI dan otomatisasi tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan warga di seluruh dunia tetapi juga menimbulkan risiko yang signifikan.

Penggunaan AI oleh pemerintah adalah topik yang kontroversial, mengingat kekuatan yang dimilikinya dan bagaimana AI dapat disalahgunakan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak dan merugikan pihak lain. Namun, pemerintah banyak berinvestasi dalam mengeksplorasi teknologi AI karena adanya peluang dan risiko. Terdapat peluang untuk menggunakan AI untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan ekonomi. Risiko yang melekat dengan AI adalah bahwa negara lain mungkin menggunakannya untuk menjadi lebih mahir dalam perang dan pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario zero-sum tertentu, pemerintah yang unggul dalam AI dapat membuat negara lain dirugikan.

Dari pemerintah federal hingga pemerintah daerah, setiap pejabat terpilih ingin tahu tentang bagaimana AI dapat membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Banyak pemimpin pemerintahan yang percaya bahwa dengan merangkul dan menguasai AI akan memberikan keunggulan kompetitif terhadap negara lain dan melindungi mereka dari potensi konflik.

Instansi pemerintah memiliki akses ke beberapa kumpulan data yang kaya akan data terstruktur dan tidak terstruktur sehingga adopsi AI dapat membantu memberikan lebih banyak insight. Memahami bahwa data dapat membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih efisien kepada warganya.

Setiap pemerintah dapat merangkul AI yang tepercaya, yang memberikan panduan mengenai penerapan dan penggunaan sistem AI yang aman dan terjamin.

Terdapat lebih dari 1,000 inisiatif kebijakan AI dari 69 negara, wilayah, dan Uni Eropa, termasuk hampir 800 inisiatif tata kelola, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD).¹

Sementara tiap negara menjalankan strategi AI-nya sendiri, ada risiko inheren dalam pengembangan AI yang mungkin memengaruhi setiap negara. Oleh karena itu, ada beberapa kemitraan global tempat para pemimpin berkumpul untuk membahas tantangan tersebut dan berbagi sumber daya.

Misalnya, PBB mengadakan dewan penasihat AI² pada tahun 2023 yang mencakup pejabat pemerintah, pemimpin sektor swasta, dan peneliti akademis. PBB juga menggelar konferensi AI for Good Summit tahunan. Forum EkonomiDunia³ juga memiliki gugus tugas yang berfokus pada bidang AI.

Berikut adalah negara atau wilayah yang melakukan pendekatan terhadap AI:

• Amerika Serikat
• Tiongkok
• Uni Eropa
• India
• Jepang
• Brasil

Pemerintah Amerika Serikat telah menginvestasikan dana dan penelitian ke dalam bidang AI yang tengah berkembang.

Pada tahun 2023, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif (EO).⁴ yang meminta lembaga federal berpartisipasi dalam mengembangkan pedoman, standar, dan praktik terbaik untuk keselamatan dan keamanan AI. Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih mengumumkan pada akhir November 2024 bahwa kemajuan terus dibuat untuk kebijakan pertama di seluruh pemerintah⁵ untuk memanfaatkan AI dan memitigasi risikonya berdasarkan EO ini.

EO adalah bagian dari tujuan yang lebih luas dari pemerintah AS untuk membangun tata kelola AI cerdas untuk memanfaatkan peluang apa pun dan mempersiapkan tantangan sekaligus tetap menjadi yang terdepan di antara negara-negara lain.

Pemerintah Amerika hanyalah salah satu dari banyak pemerintah global yang berinvestasi di bidang AI. Pakar industri kerap kali menggambarkan pertarungan untuk mendapatkan supremasi AI sebagai perlombaan antara Tiongkok dan AS^. 6 Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan alat AI. Pemerintah Tiongkok juga telah mengembangkan undang-undang tentang bagaimana warganya dapat menggunakan alat bantu AI generatif seperti ChatGPT.⁷

Inggris mendirikan Kantor Kecerdasan Buatan8, yang kemudian dilebur ke dalam Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi pada Februari 2024.

Pada tahun 2021, mereka juga mengumumkan rencana 10 tahunan⁹ untuk menjadikan Inggris negara adidaya AI global melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan, adopsi AI yang lebih luas di berbagai industri dan wilayah, serta peningkatan investasi di perusahaan-perusahaan AI.

Uni Eropa mengumumkan Europe for the Digital Decade¹⁰, "visi berkelanjutan yang berpusat pada manusia untuk masyarakat digital sepanjang dekade digital untuk memberdayakan warga negara dan bisnis." Program kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan industri dengan cara yang etis dan melindungi hak-hak warga negara.

Negara-negara anggota UE bergabung untuk membuat Rencana Terkoordinasi tentang Kecerdasan Buatan  dan proposal kerangka kerja regulasi untuk menambahkan lebih banyak ketelitian pada pendekatan AI mereka.

Kebijakan AI India telah berubah seiring berjalannya waktu. Pada KTT G20 tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa mereka “akan mengupayakan pendekatan regulasi/tata kelola yang pro-inovasi yang memaksimalkan manfaat dan mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan penggunaan AI.”

Mereka juga secara aktif mendorong penggunaan AI untuk kesejahteraan sosial¹², khususnya dalam deteksi penyakit dan peningkatan kualitas pertanian.

Menurut The Economist¹³, partai yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), ingin Jepang menjadi "negara paling ramah AI di dunia." Negara ini memungkinkan perusahaan untuk melatih model mereka pada semua jenis konten tanpa batasan dan tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI yang bertanggung jawab. Kendati tidak memiliki batasan, Jepang tidak termasuk dalam negara yang terdepan dalam pengembangan AI.14. Namun, mereka berharap dapat mengejar ketertinggalannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah Brasil mengambil sejumlah langkah¹⁵ untuk meningkatkan kepemimpinan AI di Amerika Selatan. Baru-baru ini mereka mengumumkan kampanye bernilai miliaran dolar untuk berinvestasi dalam teknologi AI buatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungannya pada alat eksternal.

• Menetapkan tata kelola yang jelas
• Mendanai penelitian dan penggunaan AI dengan tepat
• Mengeksplorasi sektor swasta-publik dan kemitraan akademisi
• Memastikan kepatuhan

Pemerintah federal, negara bagian, dan setempat dapat menetapkan kebijakan tata kelola yang jelas tentang bagaimana mereka berencana untuk menggunakan AI. Mereka dapat menentukan dalam konteks mana mereka harus menggunakan AI dan kapan penggunaannya tidak dapat diterima. Pemerintah juga memberikan panduan kepada masing-masing negara bagian, meskipun mereka mungkin membuat undang-undang mereka sendiri mengenai penggunaan AI.

Secara historis, pemerintah telah mendanai penelitian teknologi untuk memulai inovasi. Internet berutang budi¹⁶ pada Badan Proyek Penelitian Advanced Pertahanan Amerika, yang meneliti konektivitas jaringan. Eksperimen dan penelitian di NASA menciptakan beberapa penemuan modern yang masih kita gunakan sampai sekarang, termasuk LED dan busa memori¹⁷. Pemerintah AS dapat meneliti solusi AI dan mendanai peneliti lain yang mencari penggunaan praktis dari AI.

Dalam banyak kasus, sektor swasta memimpin pengembangan dan penerapan alat dan sistem AI. Sementara sektor swasta dapat mengembangkan alat mereka sendiri, cukup jelas bahwa sebagian besar pemerintah perlu mengadopsi beberapa teknologi yang dibangun oleh perusahaan. Amerika Serikat telah mulai menjelajahi "inisiatif gaya proyek Manhattan" ¹⁸, yang akan membangun kolaborasi swasta-publik yang lebih erat dan mendanai pengembangan AI. Selain itu, universitas terkemuka dan organisasi nirlaba sedang melakukan penelitian signifikan tentang AI, dan pemerintah mungkin mendapat manfaat dari bermitra dengan mereka.

Setelah kebijakan ditetapkan, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum harus memastikan bahwa semua orang mengikuti aturan. Kepatuhan terkait lembaga pemerintah itu sendiri dan perusahaan swasta dalam yurisdiksi mereka. Contoh kepatuhan termasuk menetapkan dan mengikuti pagar pengaman dan undang-undang lain yang mengatur penggunaan AI untuk melindungi privasi dan menghindari segala jenis penerapan yang tidak setara. Sebagai contoh, bank atau perusahaan real estat tidak dapat menggunakan algoritme yang mendiskriminasi kelompok tertentu untuk perumahan atau pinjaman. Pemerintah mungkin perlu mengaudit alat-alat ini untuk memastikan kepatuhan.

Beberapa jenis teknologi AI diterapkan dalam pemerintahan untuk memenuhi contoh penggunaan AI yang berbeda.

• Visi komputer
• AI Generatif
• Otomatisasi cerdas
• Pembelajaran mesin
• Pemrosesan bahasa alami
• Pengenalan karakter optik

Visi komputer menggunakan machine learning dan neural networks untuk membantu komputer mengurai informasi dari gambar, video, dan input lainnya dan mengubahnya menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Komponen inti dari visi komputer adalah pengenalan pola di mana komputer dapat mengidentifikasi kemiripan antara objek untuk membuat keputusan tentang hal yang ada di layar. Pemerintah dapat menggunakan visi komputer untuk beberapa fungsi utama. Salah satu contohnya adalah pengenalan wajah, yang dapat membantu mengidentifikasi tersangka dalam kasus pidana. Hal ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan logistik, seperti menganalisis pola lalu lintas untuk menentukan apakah tanda berhenti atau lampu lalu lintas diperlukan di area tertentu.

AI generatif berdampak pada semua bidang, terutama pemerintah dan hubungan mereka dengan warganya. Pemerintah menggunakan AI generatif dalam beberapa kasus. Misalnya, lembaga pemerintah telah mulai memperkenalkan teknologi dalam alat internal mereka untuk membantu pegawai negeri melakukan pekerjaan mereka dengan lebih akurat dan efisien. IBM membantu City of Helsinki menerapkan asisten virtual yang dapat membantu karyawan yang sibuk menjawab pertanyaan konstituen lebih cepat dan lebih akurat.

Alat Gen AI dapat membantu karyawan tersebut menemukan informasi departemen yang relevan lebih cepat dan juga mengajukan pertanyaan kepada asisten virtual untuk memahami pilihan mereka. Kedua, lembaga-lembaga yang sama dapat memperkenalkan chatbot yang berhadapan langsung dengan publik yang dapat ditanyakan oleh warga untuk mendapatkan informasi.

Hal ini sangat membantu bagi organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Chatbot yang didukung AI juga merupakan alat yang ampuh bagi para anggota kongres untuk berinteraksi dengan konstituen mereka. Penggunaan ketiga dari AI generatif adalah untuk membantu pemerintah memodernisasi aplikasi dan kode mereka. Gen AI dapat membantu menghubungkan kode modern ke teknologi lama, seperti mainframe, untuk memastikannya berjalan dengan baik.

Sebuah studi yang dilakukan oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa mayoritas responden warga di seluruh dunia setuju bahwa pemerintah harus menggunakan AI generasi baru untuk “layanan pelanggan, layanan konsultasi pajak dan hukum, serta untuk tujuan pendidikan.”

Otomatisasi cerdas adalah penggunaan teknologi otomatisasi seperti manajemen proses bisnis (BPM) dan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan tindakan di seluruh pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan otomatisasi cerdas untuk memproses permohonan kewarganegaraan atau hibah, misalnya. Ini juga dapat membantu merekrut karyawan lebih cepat dengan mengidentifikasi kandidat yang memiliki keterampilan tepat yang tercantum dalam resume mereka.

Selain memperkuat visi komputer, machine learning mempercepat dan meningkatkan teknologi AI lainnya yang menciptakan hasil yang kuat. Hal ini membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien, menawarkan kesempatan kepada lembaga pemerintah untuk menciptakan insight yang lebih dapat ditindaklanjuti dari data yang mereka kumpulkan.

Pemrosesan bahasa alami (NLP) adalah teknologi yang mengajari komputer untuk memahami dan berkomunikasi dengan bahasa manusia. Ini adalah komponen inti dari AI generatif, yang memberikan kemampuan bagi chatbot dan asisten virtual untuk memahami prompt dan mengambil tindakan. NLP dapat membantu pejabat pemerintah memilah informasi yang dikirim, seperti permintaan bantuan, dan menemukan masalah yang paling mendesak untuk ditangani. Hal ini juga dapat membantu lembaga pemerintah menyaring media sosial dan forum online lainnya¹⁹ untuk memahami isu-isu yang dihadapi konstituen mereka.

Pengenalan karakter optik (Optical character recognition atau OCR) adalah teknologi yang mengubah gambar teks menjadi format yang dapat dibaca mesin. Ini adalah teknologi yang membantu mendigitalkan konten di Library of Congress untuk membangun database yang dapat dicari dan membuat cadangan berlebihan jika dokumen hilang atau dihancurkan. Ini juga digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya untuk membawa dokumen bersejarah mereka secara online.

Ada beberapa bidang layanan pemerintah yang mendapat manfaat dari AI. Ini termasuk:

• Modernisasi pengodean dan sistem lama
• Cyber security
• Kesiapsiagaan terhadap bencana
• Pelayanan Kesehatan
• Penegakan hukum
• Pengadaan

Pemerintah dapat menggunakan AI untuk mengidentifikasi bug dalam kode yang ada dan memodernisasi kode tersebut ke bahasa yang lebih baru. Sebagai contoh, Office of Personnel Management (OPM) berencana menggunakan AI untuk memodernisasi sistem TI lamanya demi memberikan layanan yang lebih baik kepada para pensiunannya.

Meskipun AI itu sendiri dapat menimbulkan risiko bagi infrastruktur pemerintah, lembaga pemerintah juga dapat menggunakan AI untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber mereka. Studi menunjukkan bahwa menggunakan AI dan kemampuan otomatisasi dapat mendeteksi dan menanggapi insiden cyber dengan kecepatan yang lebih tinggi. Deteksi dan mitigasi ancaman AI dapat membantu pemerintah merespons lebih cepat untuk melindungi kumpulan data penting.

Risiko iklim dan tantangan geopolitik lainnya mengharuskan pemerintah nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi insiden yang akan datang. AI dapat membantu pemerintah melihat cuaca historis dan data lingkungan saat ini untuk memprediksi potensi masalah seperti banjir, angin topan, atau kebakaran hutan dengan lebih baik. IBM telah bekerja langsung dengan NASA untuk mengubah pengamatan satelit NASA menjadi peta khusus yang dapat melacak perubahan lingkungan seperti bencana alam.

AI dapat membantu membuka hasil yang lebih baik bagi pasien sekaligus menekan biaya²⁰. Lembaga kesehatan secara khusus dapat menggunakan AI untuk menganalisis data dari uji coba obat untuk mempercepat penemuan dan persetujuan obat. Mereka juga dapat menggunakannya untuk meminimalkan tugas manual yang berkaitan dengan dokumen dan proses persetujuan. Informasi kesehatan juga dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk deteksi potensi pandemi atau masalah kesehatan lainnya dengan lebih baik.

Platform ML yang kuat dapat membantu lembaga federal yang peduli dengan penegakan hukum untuk melacak ancaman di dalam dan di luar negara dengan lebih baik dan menyelesaikan kejahatan. Dengan menggunakan pengenalan pola, AI dapat menganalisis kamera pengintai, seperti di bandara, untuk mengidentifikasi tersangka. Namun, pemerintah harus menggunakan teknologi ini secara adil dan menghindari perilaku diskriminatif untuk melindungi kebebasan sipil warganya. Hal ini juga dapat membantu departemen hukum untuk mempercepat kasus. Pemerintah Jerman bekerja sama dengan IBM untuk menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi tumpukan kasusnya. IBM menyesuaikan bot AI bernama OLGA yang mengekstrak metadata dan menyediakan kategorisasi kasus.

Banyak pemerintah federal merupakan pembeli terbesar barang dan jasa di dalam wilayahnya, dan banyak yang memiliki aturan khusus yang menentukan di mana dan dari siapa mereka dapat membeli barang-barang tersebut. Pengadaan AI dapat menghimpun informasi tentang pemasok potensial dan membantu pemerintah memilih organisasi yang tepat berdasarkan kriteria yang mereka nyatakan.

Ada beberapa manfaat bagi pemerintah yang menggunakan AI.

• Membuat prediksi yang lebih baik
• Meningkatkan kualitas hidup warga
• Mendorong pertumbuhan ekonomi
• Menyederhanakan pengambilan keputusan

Pemerintah yang menggunakan AI dapat memiliki analisis prediktif yang lebih kuat yang membantu mereka dengan tugas-tugas penting seperti deteksi ancaman eksternal, krisis kesehatan, dan masalah keuangan seperti inflasi. Dengan memahami hal yang mungkin terjadi dengan cepat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih cerdas yang dapat meminimalkan efek dari masalah ini.

Salah satu alasan utama pemerintah menggunakan AI adalah karena mereka percaya AI dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih besar kepada warga negara. Memangkas pekerjaan manual untuk mengumpulkan dan mengurai data, menyetujui permintaan, dan menjawab pertanyaan warga, semuanya memiliki efek langsung untuk meningkatkan kehidupan mereka. Sebagai contoh, AI dapat membuat pengumpulan informasi untuk dokumen hukum dan pemrosesan serta pengiriman barang, seperti paspor, menjadi lebih cepat.

Menggunakan AI membantu sektor ekonomi dalam beberapa cara. Pertama, peningkatan efisiensi menurunkan biaya pemerintah, yang dapat dibebankan kepada konsumen atau digunakan untuk membayar utang nasional. Kedua, investasi pemerintah di bidang AI berarti bahwa AI swasta dan perusahaan teknologi mungkin menerima hibah atau menjual layanan mereka kepada pemerintah. Ketiga, perusahaan yang menginginkan bisnis pemerintah juga perlu merangkul AI, yang selanjutnya menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan AI.

AI dapat meningkatkan operasi pemerintah dengan memberi pembuat kebijakan lebih banyak informasi dan kemampuan untuk menanyakan AI generatif untuk memahami strategi potensial. Pemerintah dapat menggunakan model AI untuk memutuskan anggaran lebih cepat dan mengalokasikan dana kepada lembaga dan organisasi nirlaba yang bergantung padanya.

Penggunaan AI yang bertanggung jawab merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah mana pun yang mengatasi tantangan yang dihadirkan teknologi.

• AGI
• Bias dan prasangka
• Pelanggaran data
• Ketidaksetaraan layanan

Sebagian besar, jika tidak semua, pakar AI percaya umat manusia akan dapat menciptakan artificial general intelligence atau kecerdasan umum buatan (AGI). Teori ini menyatakan bahwa AI pada akhirnya akan mencapai tingkat kognisi manusia, secara efektif dapat melakukan apa pun yang dapat dilakukan manusia dan, sering kali, tanpa operator manusia. Ada banyak manfaat luar biasa dari AGI, seperti setiap manusia di bumi memiliki akses ke dokter AI 24-7-365 miliknya sendiri yang dapat menawarkan diagnosis secara real-time dan membantu mencegah penyakit di masa depan.

Ada juga ketakutan bahwa AI menjadi terlalu kuat atau dengan cepat berkembang menjadi superintelligence di mana mesin mulai membuat keputusan yang memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri dan bukan kemanusiaan. Sementara AGI dan superintelligence diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, dan mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali, ini menunjukkan alasan pemerintah harus terlibat erat dalam pengembangan dan regulasi AI.

Warga mengharapkan pemerintah mereka yang terpilih secara demokratis untuk melindungi hak-hak mereka dan menghilangkan diskriminasi. Karena model AI berasal dari data buatan manusia, mereka dapat mewarisi bias dan prasangka manusia tersebut. Lembaga pemerintah harus membuat protokol keselamatan mereka sendiri untuk melindungi hak asasi manusia warga negara mereka dan meminimalkan bahaya dari AI bagi warganya.

Misalnya, alat kepolisian prediktif yang didukung AI bergantung pada data historis. Jika data asli tersebut adalah hasil dari profil rasial yang tidak adil, hal dapat memperparah efek negatif abadi dari penargetan komunitas minoritas secara tidak proporsional.

Peretas yang mengakses data mengancam waktu aktif layanan publik dan, bagi pemerintah federal, keamanan nasional. Penggunaan aplikasi AI dapat menciptakan paparan risiko yang lebih besar. Pada saat yang sama, pemerintah dapat menggunakan AI untuk melindungi data mereka secara keseluruhan.

Bagi sebagian masyarakat, AI adalah alat sederhana yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan jawaban dan melakukan tugas dengan lebih efisien. Misalnya, penduduk lokal yang ingin memahami bagaimana undang-undang baru akan memengaruhi mereka mungkin lebih suka berinteraksi dengan chatbot. Namun, ada orang lain yang lebih suka menelepon dan berbicara dengan agen pemerintah. Ketika pemerintah merangkul AI dan membangun alat yang menggunakannya, mereka juga harus memenuhi kebutuhan warga negara yang tidak ingin menggunakannya.